TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH

1. Keuangan Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamudji menegaskan:

“Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan… Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini  Daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni:  Pertama : mengumpulkan dana dari Pajak Daerah yang sudah direstui oleh  Pemerintah Pusat;  Kedua : melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank  atau melalui Pemerintah Pusat;  Ketiga : mengambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang  dipungut Daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan  sentralnya tersebut;  Keempat: menambahkan tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan;  Kelima : menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,menjelaskan bahwa:

1.   Pendapatan asli Daerah (PAD) Daerah sendiri, yang terdiri dari:

• Pajak Daerah
• Retribusi Daerah
• Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

2.   Sumber PAD lainnya yang sah;

Dana perimbangan, yang terdiri dari:

• Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam
• Dana alokasi umum, yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto

• Dana alokasi khusus yang dialokasikan dari APBN

• Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, misalnya hibah dan dana darurat.

Dari ketentuan tersebut di atas maka pendapatan Daerah dapat dibedakan  ke dalam dua jenis yaitu: pendapatan asli Daerah dan pendapatan non-asli  Daerah. Sampai dengan saat ini, sumber-sumber pendapatan asli Daerah  terdiri dari: Pajak Daerah.Rochmad Sumitro mengemukakan  bahwa:

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor Pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (tegen presttie) untuk membiayai pengeluaran umum (publike uitgaven), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.”

Dari pendapat terdapat tersebut di atas terlihat bahwa ciri mendasar pajak adalah:

1. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan dan/atau peraturan hukum dan lainnya.;
2. Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
3. Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran negara dan sisanya apabila masih ada digunakan untuk investasi;
4. Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara (bugetair), juga berfungsi sebagai pengatur (regulair).

Sumber pendapatan Daerah yang penting lainnya adalah retribusi  Daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang  menggunakan jasa–jasa negara”.

Dari pendapat-pendapat di atas telihat bahwa ciri mendasar dari retribusi adalah:

1. Retribusi dipungut oleh negara;
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

2. Pertimbangan dalam Pungutan Retribusi

Pungutan retribusi langsung atau konsumen dalam praktekknya biasanya
dikenakan karena satu atau lebih dari pertimbangan-pertimbangan sebagai
berikut:

1. Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang publik atau privat,
   mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang.
2. Suatu jasa yang melibatkan suatu sumber daya yang langka atau mahal dan  perlunya disiplin Masyarakat dalam mengkonsumsinya.
3. Ada beberapa jenis konsumsi yang dinikmati oleh individu bukan karena
   kebutuhan pokok sehingga lebih merupakan pilihan daripada keperluan.
4. Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan disamping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individual di kantor pos,telepon seluruhnya digunakan secara luas oleh industri

3. Tingkat Pengenaan Retribusi

Secara garis besar ada beberapa tingkatan pengenaan retribusi yang digunakan oleh Pemerintah terhadap Masyarakat, yaitu retribusi atas jasa-jasa pelayanan umum atas pemakaian langsung (pelayanan secara keseluruhan), retribusi untuk jasa-jasa pelayanan umum yang membutuhkan tingkat pengembalian biaya langsung (direct cost) yang berbeda, dan retribusi berdasar kewenangan tertentu Pemerintah Daerah atas penerimaan retribusi tersebut.