PERAN PEMERINTAH DALAM MASYARAKAT BEBAS

Keberatan yang umum terjadi terhadap masyarakat totaliter adalah bahwa mereka memandang tujuan sebagai pembenaran segala cara. Secara harfiah, Keberatan ini jelas-jelas tidak masuk akal. Jika tujuan tidak membenarkan segala cara, lalu apa? Namun jawaban yang mudah ini tidak serta-merta menghilangkan keberatan tersebut, melainkan sekedar menunjukkan bahwa keberatan itu tidak pada tempatnya. Menolak tujuan membenarkan segala cara secara tidak langsung juga menegaskan bahwa tujuan yang sedang dipertanyakan tersebut bukanlah tujuan akhir, karena tujuan akhir sendiri adalah penggunaan cara yang benar.  Suka atau tidak, setiap tujuan yang bisa dicapai hanya dengan menggunakan cara yang tidak baik pasti akan membuka jalan pada tujuan yang lebih mendasar dari penggunaan cara-cara yang bisa diterima.

Bagi kaum liberal, cara-cara yang benar itu bebas didiskusikan dan berdasarkan pada kesukarelaan, artinya bahwa setiap bentuk pemaksaan tidak dibenarkan. Idealnya adalah kebulatan suara diantara individu-individu bertanggungjawab yang dicapai atas dasar diskusi yang bebas dan penuh. Ini merupakan cara lain mengungkapkan tujuan dari kebebasan yang ditekankan dalam bab sebelumnya.

Dari sudut pandang ini, peran pasar adalah membenarkan kebulatan suara tanpa kesepakatan, inilah sistem perwakilan yang benar-benar proporsional. Di sisi lain, ciri khas dari tindakan melalui saluran-saluran politis secara eksplisit adalah bahwa tindakan cenderung membutuhkan atau memaksa adanya kesepakatan substansial. Permasalahan seperti ini harus diputuskan dengan “ya” atau “tidak”, jika ada ketentuan yang bisa dibuat untuk beberapa alternatif itupun jumlahnya cukup terbatas.  Bahkan penggunaan perwakilan yang proportional pun dalam bentuk politiknya secara eksplisit tidak merubah keputusan ini. Pun jumlah kelompok-kelompok terpisah yang bahkan bisa diwakili nyaris dibatasi, jika dibandingkan dengan perwakilan pasar yang proporsional.  Apalagi fakta bahwa hasil akhir umumnya harus menjadi hukum yang berlaku untuk semua kelompok, ketimbang undang-undang terpisah yang diberlakukan pada setiap "partai" yang terwakili, berarti bahwa perwakilan proporsional dalam versi politiknya, jauh dari memungkinkannya kebulatan suara tanpa kesepakatan, cenderung ke arah ketidakefektifan dan fragmentasi. Dengan demikian, justru menghancurkan setiap konsensus dimana kebulatan suara tanpa kesepakatan disandarkan.

Jelas sekali ada beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang menjadikan perwakilan yang benar-benar proporsional itu mustahil. Berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dipisahkan tersebut kita tidak bisa mendiskusikan, memperdebatkan dan mengambil suara tentang hal tersebut. Tapi sekali memutuskan, kita harus sepakat. Keberadaan hal-hal yang tidak bisa dipisahkan inilah – perlindungan bagi individu dan negara dari paksaan yang paling mendasar – yang menghalangi kepercayaan ekslusif terhadap tindakan individu terhadap pasar. Jika kita hendak menggunakan beberapa sumberdaya kita untuk hal-hal yang tidak bisa dipisahkan semacam itu, maka kita harus menggunakan saluran-saluran politik untuk menyelesaikan perbedaan.

Penggunaan saluran-saluran politik, meskipun tidak bisa dihindari, cenderung merusak kohesi sosial yang sangat penting peranannya bagi kestabilan masyarakat. Tingkat kerusakan akan kecil jika kesepakatan akan kebutuhan tindakan bersama diperoleh hanya pada cakupan terbatas pada suatu masalah dimana masyarakat pada setiap peristiwa memberikan pandangan yang sama terhadapnya. Semua bentuk pelebaran cakupan masalah yang kesepakatannya sedang diperjuangkan secara eksplisit akan semakin merusak ikatan yang menyatukan masyarakat. Jika cakupan ini terus melebar sehingga menyentuh sebuah masalah yang sangat mendasar bagi manusia, inipun akan merusak masyarakat. Perbedaan-perbedan mendasar berkaitan dengan nilai-nilai dasar kehidupan jarang sekali bisa diselesaikan dengan pemungutan suara yang akhirnya semua itu hanya bisa diputuskan, meskipun tidak terselesaikan, dengan konflik. Sejarah perang sipil dan agama menjadi bukti kelam atas keputusan ini.      

Penggunaan pasar secara luas mengurangi kerusakan terhadap struktur masyarakat dengan mengubah kesepakatan yang tidak diperlukan yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang diliputinya. Semakin lebar cakupan kegiatan  yang tercakup oleh pasar, semakin sedikit pula permasalahan yang membutuhkan keputusan politik secara eksplisit dan oleh karenanya sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Sebaliknya, semakin sedikit permasalahan yang memerlukan kesepakatan, semakin besar pula kecenderungan untuk memperoleh kesepakatan sambil mempertahankan masyarakat yang bebas.

Kebulatan suara, tentu saja, menjadi tujuan utama. Dalam prakteknya, kita tidak bisa menyediakan waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mencapai kebulatan suara yang lengkap pada setiap permasalahan. Kita terpaksa harus menerima sesuatu yang kurang. Jadi kita mau tidak mau harus menerima aturan mayoritas dalam bentuk apapun sebagai suatu kebijaksanaan. Aturan mayoritas lebih merupakan sebuah kebijaksanaan ketimbang aturan tersebut sebuah prinsip dasar yang jelas sekali diperlihatkan dengan fakta bahwa kesediaan kita untuk mengikuti aturan mayoritas, dan ukuran mayoritas yang kita kehendaki, yang bergantung pada kegentingan permasalahan yang dilibatkan. Jika persoalan ini adalah momen kecil dan minoritas tidak memiliki perasaan mendapatkan penolakan yang kuat, maka pluralitas sederhana pun sudah mencukupi. Di sisi lain, jika minoritas merasakan emosi yang kuat terhadap permasalahan yang dilibatkan, bahkan suara mayoritas pun tidak akan mencukupi. Sebagai contoh, sebagian kecil dari kita tidak ada masalah dengan persoalan tentang kebebasan berbicara yang diputuskan oleh suara mayoritas.  Struktur hukum kita dipenuhi oleh perbedaan antar berbagai permasalahan yang membutuhkan berbagai mayoritas. Di tingkat ekstrim adalah permasalahan yang terkandung dalam Konstitusi. Ini adalah prinsip penting dimana kita bersedia untuk membuat konsesi minimal pada kebijaksanaan. Sesuatu seperti konsensus penting telah dicapai sebelumnya  dalam menerimanya, dan kita membutuhkan sesuatu seperti consensus penting untuk perubahan di dalamnya.

Kebijakan penolakan-diri untuk menghindari aturan mayoritas  terhadap beberapa jenis permasalahan yang terkandung dalam Konstitusi kita dan dalam konstitusi yang serupa tertulis maupun tidak dimanapun, dan ketentuan khusus dalam konstitusi ini atau padanannya yang melarang pemaksaan individu, dengan sendirinya dianggap sebagai sesuatu yang dicapai melalui diskusi bebas dan sesuatu yang mencerminkan kebulatan suara yang penting perihal cara-cara yang digunakan.

Sekarang kita akan mempertimbangkan secara spesifik, meskipun masih dalam istilah yang luas, wilayah-wilayah mana saja yang sama sekali tidak dapat ditangani melalui pasar, atau yang bisa ditangani hanya dengan biaya yang sangat besar sehingga penggunaan saluran-saluran politik mungkin lebih disukai.

PEMERINTAH SEBAGAI PEMBUAT-ATURAN dan WASIT

Penting sekali untuk membedakan kegiatan sehari-hari masyarakat dari kebiasaan umum dengan kerangka hukum dimana kegiatan itu berlangsung. Kegiatan sehari-hari mirip dengan kegiatan para peserta dalam sebuah permainan ketika mereka sedang memainkannya, kerangka hukum berperan sebagai aturan permainan yang mereka mainkan. Dan sebagaimana halnya sebuah permainan yang baik membutuhkan penerimaan oleh para pemain baik dalam hal aturan dan juga wasit untuk menginterpretasi dan menjalankan aturan tersebut, jadi masyarakat yang baik mensyaratkan bahwa anggota-anggotanya sepakat dengan kondisi umum yang akan mengatur hubungan antar mereka,  dengan beberapa cara dalam menengahi berbagai interpretasi dari kondisi tersebut, dan dengan aparat untuk menegakan ketaatan terhadap yang sudah diterima secara umum. Sebagaimana halnya dalam permainan, begitu dalam masyarakat, sebagian besar kondisi umum merupakan produk kebiasaan yang tidak direncanakan yang diterima begitu saja. Dengan tegas kami menganggap bahwa perubahan yang terjadi pada mereka sangat kecil, meskipun efek kumulatif dari serangkaian perubahan kecil bisa menjadi sebuah perubahan drastis  dalam karakter suatu permainan atau masyarakat. Baik dalam permainan maupun masyarakat, tidak satu aturan pun yang bisa berlaku kecuali sebagian besar peserta sebagian besar waktunya memenuhi aturan tersebut tanpa sanksi eksternal, kecuali jika di sana ada konsensus sosial yang mendasarinya. Tapi kita tidak bisa menyandarkan pada kebiasaan atau pada konsensus itu sendiri untuk menginterpretasikan dan menegakkan aturan, kita membutuhkan seorang wasit. Inilah yang menjadi peran utama pemerintah dalam masyarakat yang bebas yakni menyediakan sarana yang dengannya kita bisa mengubah aturan, untuk menengahi perbedaan di antara kita berkaitan dengan masalah aturan, dan menegakkan ketaatan terhadap aturan yang juga berlaku terhadap sebagian dari mereka yang tidak ikut serta dalam permainan.

Jadi, kebutuhan akan pemerintah dalam hal ini muncul karena kebebasan mutlak itu mustahil. Bagaimanapun anarki yang menarik bisa jadi sebuah falsafah, namun itu suatu yang musykil dalam dunianya manusia yang tidak sempurna ini.  Kebebasan manusia bisa menimbulkan konflik, dan ketika itu terjadi, kebebasan seseorang harus dibatasi demi melindungi kebebasan orang lain, seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung, “Kebebasanku untuk  melepaskan kepalan tanganku dibatasi oleh dekatnya dagu Anda.”

Problem utama dalam memutuskan kegiatan pemerintah yang tepat  adalah bagaimana menyelesaikan konflik di antara kebebasan dari individu-individu berbeda. Dalam beberapa kasus, jawabannya mudah. Tidak sulit untuk mencapai kebulatan suara terhadap dalil bahwa kebebasan seseorang untuk membunuh tetangganya harus dikorbankan demi melindungi kebebasan orang lain untuk hidup. Dalam kasus lain, jawabannya menjadi sulit. Dalam wilayah ekonomi, problem utama yang muncul berkaitan dengan konflik antara kebebasan untuk bergabung dengan kebebasan untuk bersaing. Arti apa yang harus dilekatkan pada “bebas” sebagai modifikasi “usaha”?  Di AS, “bebas” telah dipahami memiliki arti bahwa setiap orang bebas untuk melakukan suatu usaha, artinya bahwa perusahaan-perusahaan yang ada tidak bebas dari persaingan kecuali mereka menjual produk yang lebih baik dengan harga yang sama atau produk yang sama dengan harga yang lebih rendah.  Di sisi lain, dalam tradisi continental, artinya secara umum adalah bahwa perusahaan bebas melakukan apa yang mereka inginkan, termasuk penetapan harga, pembagian pasar, dan mengadopsi teknik lain untuk menjatuhkan pesaing potensial. Barangkali problem spesifik yang paling sulit dalam wilayah ini adalah problem yang berkaitan dengan penggabungan antar pekerja, dimana problem kebebasan untuk bergabung dan kebebasan untuk bersaing sudah sangat akut.

Wilayah ekonomi lainnya yang lebih mendasar dimana bisa diperoleh jawaban yang sulit maupun penting adalah definisi dari hak-hak kepemilikan. Gagasan tentang kepemilikan, sebagaimana telah dikembangkan selama berabad-abad dan terkandung dalam kitab undang-undang kita, telah menjadi begitu melekat pada diri kita sehingga cenderung membenarkan, dan tidak bisa mengenali tingkatan apa yang mendasari kepemilikan dan hak-hak apa yang dimiliki oleh pemilik dari kepemilikan. Semua itu adalah kreasi sosial yang rumit ketimbang dalil yang jelas. Sebagai contoh, apakah kepemilikan saya atas tanah dan kebebasan saya untuk menggunakan tanah milik saya seperti sesuka hati saya, memberi saya wewenang untuk menolak hak orang lain untuk melintasi tanah saya dengan pesawat terbangnya? Ataukah hak dia untuk menggunakan pesawat terbangnya yang harus didahulukan? Ataukah bergantung pada setinggi apa dia terbang? Ataukah segaduh apa yang dia hasilkan? Apakah pertukaran secara sukarela mengharuskan dia membayar saya untuk mendapatkan hak untuk terbang di atas tanah saya? Ataukah saya harus membayar dia untuk mencegahnya terbang di atasnya? Penyebutan royalti, hak cipta, paten, saham dalam perusahaan, hak penguasaan air, dan sejenisnya, barangkali dapat menegaskan peran aturan sosial yang berlaku umum dalam definisi sebenarnya dari kepemilikan. Dalam banyak kasus, hal ini juga menegaskan bahwa keberadaan definisi properti yang telah ditetapkan dan secara umum diterima jauh lebih penting daripada sekedar definisinya itu sendiri.

Wilayah ekonomi lainnya yang menimbulkan problem yang sulit adalah sistem moneter. Pemerintah bertanggungjawab atas sistem moneter telah lama diakui. Sistem ini secara eksplisit telah dilengkapi dalam ketetapan konstitusional yang memberikan Kongres kekuatan “untuk mencetak uang, mengatur nilai uang, dan dari uang asing”.  Mungkin tak ada wilayah lain dari kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan hal-hal dimana tindakan pemerintah bisa diterima secara merata. Kebiasaan ini dan sekarang hampir dibilang penerimaan begitu saja tanggungjawab pemerintah membuat pemahaman mendalam tentang alasan untuk tanggung jawab tersebut semakin diperlukan, karena hal ini meningkatkan risiko dimana lingkup pemerintah akan menyebar dari kegiatan yang sesuai dalam masyarakat yang bebas ke yang tidak sesuai, dari menyediakan kerangka kerja moneter ke menentukan alokasi sumber daya di antara individu.  Kita akan mendiskusikan problem ini secara menyeluruh dalam bab III.

Ringkasnya, organisasi kegiatan ekonomi melalui pertukaran sukarela menganggap bahwa kita melalui pemerintah telah menjalankan penegakkan hukum dan ketertiban untuk mencegah pemaksaan satu individu oleh individu lain, melakukan pelaksanaan kontrak yang dibuat secara sukarela, memberikan definisi dari arti hak-hak kepemilikan, menyedian interpretasi dan penyelenggaraan hak-hak tersebut, dan membuat ketetapan kerangka kerja  moneter.

TINDAKAN MELALUI PEMERINTAH BERDASARKAN PADA MONOPOLI TEKNIS DAN DAMPAK LINGKUNGAN

  Peran pemerintah hanya dianggap adalah untuk melakukan sesuatu yang pasar tidak dapat lakukan untuk dirinya sendiri, yaitu, untuk menentukan, arbitrase, dan menegakkan aturan permainan. Kita juga dapat melakukan melalui pemerintah hal-hal yang dibayangkan dapat dilakukan melalui pasar tetapi bahwa kondisi teknis atau serupa membuat sulit untuk dilakukan dengan cara itu. Ini semua mengurangi untuk kasus-kasus di mana benar-benar sukarela asing sangat mahal atau hampir mustahil. Ada dua kelas umum kasus tersebut: monopoli dan ketidaksempurnaan pasar yang serupa, dan dampak lingkungan.

Pertukaran akan benar-benar sukarela hanya ketika hampir setara dengan alternatif ada. Monopoli menyiratkan ketiadaan alternatif dan oleh karenanya menghambat kebebasan pertukaran. Dalam prakteknya, monopoli seringkali muncul dari sokongan pemerintah  atau dari persekongkolan antar individu.  Berkaitan dengan ini, problemnya adalah menghindari dukungan pemerintah terhadap monopoli  atau mendorong penegakkan aturan secara efektif seperti aturan yang terkandung dalam undang-undang anti-trust. Namun demikian, monopoli juga bisa muncul karena secara teknis satu produsen tunggal atau perusahaan bisa lebih efisien. Saya mencoba menyatakan bahwa kasus-kasus seperti ini sangat terbatas jumlahnya dari yang diperkirakan tapi tak bisa dibantah lagi bahwa kasus-kasus ini memang bermunculan. Contoh sederhananya adalah ketentuan layanan telepon dalam sebuah komunitas. Saya bisa menyebut kasus semacam ini sebagai monopoli “teknis”.

Ketika kondisi teknis menjadikan monopoli sebagai hasil alami dari kekuatan pasar yang kompetitif, maka hanya ada tiga alternatif yang tersedia: monopoli swasta, monopoli publik, atau regulasi publik. Ketiganya sama jahatnya jadi kita memilih diantara tiga kejahatan tersebut. Henry Simons, mengamati regulasi publik tentang monopoli di AS, menemukan bahwa hasilnya sungguh tidak disukai dimana dia menyimpulkan monopoli publik adalah kejahatan ringan.  Walter Eucken, seorang liberal Jerman yang sudah terkenal, mengamati monopoli publik dalam perusahaan kereta api Jerman, menemukan bahwa hasilnya sungguh tidak disukai dimana dia menyimpulkan regulasi publik sebagai kejahatan yang ringan. Setelah mengetahui dari kedua pengamatan tersebut, dengan terpaksa saya menyimpulkan bahwa, jika dibolehkan, monopoli swasta adalah kejahatan kecil.  

Jika masyarakat statis maka kondisi yang menimbulkan monopoli teknis ini akan tetap ada, keyakinan saya dalam solusi ini menjadi kecil.  Namun demikian, dalam masyarakat yang berubah dengan cepat kondisi yang memunculkan  monopoli teknis pun akan seringkali berubah dan saya menduga bahwa baik regulasi publik maupun monopoli publik cenderung menjadi kurang responsif terhadap perubahan kondisi semacam itu, menjadi kurang siap  kemampuannya dalam mengeliminir, ketimbang monopoli swasta.

Jalur kereta api AS merupakan contoh sempurna. Tingkat monopoli yang tinggi di perusahaan kereta api berdasarkan pada landasan teknis di abad ke-19 barangkali tak bisa terelakkan. Ini merupakan landasan pembenaran bagi Interstate Commerce Commission.  Tapi kondisi telah berubah. Munculnya jalan dan transportasi udara telah mengurangi elemen monopoli di jalur kereta api pada tingkatan yang dapat dimaklumi. Namun kita tidak menghilangkan ICC. Sebaliknya, ICC, yang mengawali operasinya sebagai lembaga yang melindungi masyarakat dari eksploitasi oleh perusahan kereta api, telah menjadi sebuah badan yang melindungi perusahaan kereta api dari persaingan oleh truk dan sarana transportasi lainnya dan baru-baru ini bahkan melindungi perusahaan truk yang sudah ada dari persaingan oleh pendatang baru. Demikian pula, di Inggris, ketika jalur kereta api dinasionalisasikan, perusahaan truk pada mulanya dimasukan ke dalam monopoli negara. Jika dulu jalur kereta api tidak pernah menjadi subjek regulasi di AS, maka hampir bisa dipastikan bahwa transportasi saat ini, termasuk jalur kereta api, merupakan industri yang sangat kompetitif dengan sedikit atau tanpa adanya unsure monopoli.

Pilihan antara jahatnya monopoli swasta, monopoli publik, dan regulasi publik tidak bisa dibuat sekali dan untuk semuanya, secara independen dari keadaan faktual.  Jika monopoli teknis merupakan layanan atau komoditas yang dipandang penting dan jika kekuatan monopolinya cukup besar, bahkan dampak jangka pendek dari monopoli swasta tidak dapat ditolerir, dan regulasi publik atau kepemilikan mungkin kejahatan yang lebih ringan.

Monopoli teknis bisa terkadang membenarkan monopoli publik secara de facto. Ia tidak dapat dengan sendirinya membenarkan monopoli publik yang dicapai dengan membuatnya ilegal bagi orang lain untuk bersaing. Sebagai contoh, tidak cara untuk membenarkan monopoli publik kantor pos. Dapat dibantah bahwa membawa surat adalah monopoli teknis dan bahwa monopoli pemerintah adalah kejahatan yang paling ringan. Sejalan dengan ini, siapapun barangkali bisa membenarkan kantor pos milik pemerintah tapi tidak dengan hukum yang ada, yang menjadikan illegal bagi siapapun selain kantor pos untuk membawa surat. Jika pengantaran surat adalah monopoli teknis, maka tak ada seorangpun yang akan berhasil dalam bersaing dengan pemerintah.  Jika bukan monopoli, maka tidak ada alasan mengapa pemerintah harus terlibat di dalamnya. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan membebaskan pihak lain untuk masuk.

Landasan sejarah mengapa kita memiliki monopoli layanan pos adalah karena Pony Express telah melakukan pekerjaannya dengan baik dalam membawakan surat ke seluruh benua sehingga ketika pemerintah mengenalkan layanan antar-benua, pemerintah tidak bisa bersaing secara efektif dan mengalami kerugian. Hasilnya kemudian adalah undang-undang membuatnya illegal bagi siapa saja selain kantor pos untuk membawakan surat. Itulah alasannya mengapa Adams Express Company saat ini merupakan perusahaan dana investasi ketimbang perusahaan operasi. Saya menduga bahwa jika pintu masuk ke bisnis membawa surat terbuka untuk semua, maka akan ada banyak perusahaan yang memasukinya dan industri kuno ini akan mengalami perombakan dalam pesanan kilat.

Kelas kasus umum yang kedua di mana pertukaran yang benar-benar sukarela tidak mungkin muncul ketika tindakan individu berdampak pada individu lain yang tidak layak untuk menagih atau membayar kerugian mereka. Ini adalah masalah "dampak lingkungan". Contoh yang jelas adalah solusi sungai. Orang yang mencemari sungai pada dasarnya adalah memaksa pihak lain untuk menukar air yang baik dengan yang buruk. Pihak lain ini mungkin bersedia untuk membuat pertukaran dengan harga tertentu. Tetapi hal ini tidak layak bagi mereka, bertindak secara individual, untuk menghindari pertukaran atau memaksakan kompensasi yang sesuai.

Contoh lain yang tidak begitu kentara adalah penyediaan jalan raya. Dalam kasus ini, secara teknis sangat mungkin untuk mengidentifikasi dan karenanya membebankan biaya kepada individu untuk jalan yang mereka gunakan dan begitu pula dengan operasinal pribadi. Namun, untuk akses jalan umum, melibatkan banyak titik masuk dan keluar, biaya koleksi akan sangat tinggi jika biaya dibuat untuk layanan tertentu yang diterima oleh setiap individu, karena harus dibuatkan loket tol atau yang setara di semua pintu masuk. Pajak bensin adalah metode yang jauh lebih murah dalam hal pembebaban biaya kepada individu yang kurang lebihnya sebanding dengan penggunaan mereka atas jalan raya. Namun metode ini merupakan salah satu di mana pembayaran tertentu tidak dapat diidentifikasi secara akurat dengan penggunaan tertentu. Oleh karena itu, hal ini hampir tidak layak untuk memiliki perusahaan swasta yang menyediakan layanan dan menarik biaya tanpa membangun monopoli swasta yang luas.

Pertimbangan ini tidak berlaku bagi jalan tol jarak jauh dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi dan akses terbatas. Untuk itu, biaya yang ditarik kecil dan dalam banyak kasus sekarang sedang dibayar, dan seringkali ada banyak alternatif, sehingga tidak ada problem monopoli yang serius. Oleh karena itu, selalu ada alasan mengapa ini seharusnya dimiliki dan dioperasikan oleh pihak swasta. Jika demikian, perusahaan yang menjalankan jalan raya ini harus menerima pajak bensin yang dibayar karena perjalanan di atasnya.

Taman adalah contoh menarik karena ini menggambarkan perbedaan antara kasus yang dapat dan tidak dapat dibenarkan oleh dampak lingkungan, dan karena hampir setiap orang sejak awal memandang pelaksanaan Taman Nasional jelas sekali sebagai fungsi sah pemerintahan. Namun demikan, pada kenyataannya dampak lingkungan dapat membenarkan adanya taman kota, tapi tidak untuk  dampak Taman Nasional seperti Taman Nasional Yellowstone atau Grand Canyon. Apa yang menjadi perbedaan mendasar antara kedua jenis taman tersebut? Untuk taman kota, sangat sulit untuk mengidentifikasi orang-orang yang memperoleh manfaat dari taman dan membebani mereka biaya untuk manfaat yang mereka terima. Jika ada sebuah taman di tengah kota, rumah-rumah di semua sisi taman mendapatkan manfaat dari ruang terbuka, dan orang-orang yang berjalan melalui atau di dekat taman itu mendapat keuntungan. Untuk mengurus penarikanan ongkos di setiap gerbang atau untuk membebankan biaya tahunan per jendela yang menghadap ke taman akan sangat mahal dan sulit. Sedangkan, pintu masuk ke Taman Nasional seperti Yellowstone jumlahnya tidak banyak, kemudian sebagian besar orang-orang yang datang menetap di sana untuk jangka waktu tertentu dan hal ini sangat layak untuk mendirikan gerbang tol dan mengumpulkan biaya pendaftaran. Ini memang sekarang dilakukan, meskipun semua biaya terkumpul itu tidak menutupi seluruh biaya. Jika publik ingin jenis kegiatan seperti ini cukup untuk membiayai semua, maka perusahaan swasta akan memiliki banyak insentif untuk menyediakan taman tersebut. Dan, tentu saja, saat ini sudah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan swasta di wilayah ini. Saya sendiri  tidak bisa sendiri menyulap setiap dampak lingkungan atau efek monopoli yang penting yang akan membenarkan kegiatan pemerintah di wilayah ini.

Pertimbangan seperti itu yang berkaitan dengan dampak  lingkungan telah digunakan untuk merasionalisasi hampir setiap intervensi yang memungkinkan. Namun, dalam banyak kasus, rasionalisasi ini merupakan permmohonan khusus ketimbang aplikasi yang sah dari konsep dampak lingkungan. Dampak lingkungan ada baik dan buruknya karena keduanya bisa menjadi alasan untuk membatasi dan atau memperluas kegiatan pemerintah. Dampak lingkungan melarang pertukaran sukarela karena sulit untuk mengidentifikasi dampak pada pihak ketiga dan mengukur besarnya dampak tersebut. Tapi kesulitan ini juga muncul dalam kegiatan pemerintah. Sulit untuk mengetahui kapan dampak lingkungan dianggap cukup besar untuk membenarkan biaya tertentu dalam mengatasi dampak tersebut dan bahkan mendistribusikan biaya dengan cara tepat. Akibatnya, ketika pemerintah terlibat dalam kegiatan mengatasi dampak lingkungan, sebagian akan menemui rangkaian tambahan lainnya dari dampak lingkungan yakni kegagalan dalam membebankan biaya atau memberikan kompensasi kepada individu secara benar. Apakah dampak lingkungan yang asli atau yang baru yang hanya akan mendapatkan perhatian serius oleh fakta-fakta kasus individu, dan bahkan kemudian, sangat kurang. Selain itu, pemanfaatan pemerintah untuk mengatasi dampak lingkungan itu sendiri memiliki dampak lingkungan yang sangat penting yang tidak berkaitan dengan alasan tertentu adanya tindakan pemerintah. Setiap tindakan dari intervensi pemerintah membatasi wilayah kebebasan individu secara langsung dan mengancam pelestarian kebebasan secara tidak langsung untuk alasan-alasan yang diuraikan dalam bab pertama.

Prinsip-prinsip kita tidak menawarkan pemikiran yang keras tentang seberapa tepatkah memanfaatkan pemerintah untuk menyelesaikan secara bersama apa yang menjadi kesulitan atau tidak mungkin bagi kita untuk menyelesaikan secara terpisah melalui pertukaran yang benar-benar sukarela. Dalam kasus tertentu di mana intervensi diusulkan, kita harus membuat neraca, daftar terpisah keuntungan dan kerugian. Prinsip-prinsip kita memberitahu kepada kita item apa saja yang akan ditempatkan pada satu sisi dan item apa saja pada sisi lainnya dan prinsip-prinsip tersebut akan memberi kita beberapa alasan untuk lebih menekankan kepentingan pada beberapa item yang berbeda. Secara khusus, kita akan selalu ingin memasuki sisi kewajiban dari setiap usulan intervensi pemerintah, dampak lingkungannya mengancam kebebasan, dan memberikan penekanan kepada dampak ini. Seberapa besar penekanan yang harus diberikan, seperti halnya pada item lain, tergantung keadaan. Sebagai contoh, jika interventensi yang ada ukurannya kecil, maka penekanan yang diberikan pun lebih kecil terhadap dampak negatif dari intervensi tambahan. Ini merupakan alasan penting mengapa banyak kaum liberal sebelumnya, seperti Henriy Simons yang menulis ketika pemerintahan saat itu ukurannya kecil menurut standar sekarang,  menginginkan agar pemerintah melakukan kegiatan yang saat ini kaum liberal tidak akan menerimanya karena pemerintahan saat ini telah tumbuh menjadi sangat besar.

TINDAKAN MELALUI PEMERINTAH ATAS DASAR PATERNALISTIK

Kebebasan adalah tujuan yang dapat dipertahankan yang hanya berlaku bagi individu-individu yang bertanggung jawab. Kita tidak percaya pada kebebasan untuk orang gila atau anak-anak. Perlunya menarik garis antara individu yang bertanggung jawab dan yang bukan menjadi  hal yang mutlak, namun itu berarti bahwa ada ambiguitas penting dalam tujuan akhir kami dari kebebasan. Paternalisme mutlak bagi mereka yang kita tetapkan sebagai tidak bertanggung jawab.

Kasus paling jelas, mungkin, adalah orang gila. Kita tidak akan memberikan kepada mereka kebebasan ataupun menembak mereka. Akan lebih baik jika kita bisa mempercayakan pada kegiatan-kegiatan individu secara sukarela untuk merumahkan dan merawat orang-orang gila.  Tapi saya pikir, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa kegiatan amal seperti ini tidak akan memadai, jika hanya karena dampak lingkungan yang terlibat yang faktanya ialah saya mendapatkan manfaat jika orang lain memberikan kontribusinya dengan merawat orang gila. Atas dasar inilah, kita mungkin bersedia untuk mengatur perawatan bagi mereka melalui pemerintah.

Anak-anak menimbulkan kasus yang lebih pelik. Unit operasi utama dalam maasyarakat kita adalah keluarga, bukan individu. Namun penerimaan keluarga sebagai unit lebih disandarkan pada kebijaksanaan ketimbang prinsip. Kita meyakini bahwa orangtua umumnya sangat mampu memberikan perlindungan bagi anak-anak mereka dan memberikan bekal untuk perkembangan mereka menjadi individu yang bertanggungjawab sehingga kelak mereka pantas untuk mendapatkan kebebasan. Tapi kita tidak percaya dengan kebebasan orangtua untuk melakukan apa yang mereka inginkan terhadap orang lain. Anak-anak adalah embrionya individu yang bertanggungjawab, dan seorang penganut kebebasan percaya akan perlindungan hak-hak utama mereka.

Untuk menyatakan hal ini secara berbeda dan mungkin akan terkesan kasar adalah bahwa anak-anak pada satu sisi adalah barang keperluan namun juga sekaligus anggota masyarakat yang berpotensi memiliki tanggungjawab. Kebebasan individu untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi mereka seperti yang mereka inginkan termasuk diantaranya kebebasan memanfaatkan mereka untuk memiliki anak-anak, untuk membeli layanan untuk anak-anak sebagai bentuk tertentu dari konsumsi. Namun setelah pilihan ini dilaksanakan, anak-anak memiliki  nilai dalam diri mereka dan memiliki kebebasan mereka sendiri yang bukan sekedar kepanjangan kebebasan dari orangtuanya.

Landasan paternalistik  bagi kegiatan pemerintah dalam banyak hal adalah sesuatu yang menyulitkan bagi seorang liberal, karena paternalistik melibatkan penerimaan prinsip – bahwa sebagian orang bisa membuat keputusan untuk orang lain -  yang dia anggap tidak menyenangkan dalam sebagian besar penerapannya dan dia merasa pantas menganggapnya  sebagai musuh utama intelektualnya, penyokong kolektivisme dalam bentuk samara apapun, entah itu menjadi komunisme, sosialisme ataupun  sebuah negara yang sejahtera.  Namun, tidak ada gunanya menganggap bahwa masalah tersebut lebih sederhana dari yang sebenarnya.  Kita tidak bisa menghindari dari kebutuhan untuk beberapa tindakan paternalistik. Seperti yang ditulis Dicey pada 1914 tentang undang-undang perlindungan bagi mereka yang terganggu jiwanya, “UU Gangguan Jiwa adalah langkah awal pada sebuah jalan di mana tidak ada seorang waras pun dapat menolak untuk masuk, tetapi jika terlalu jauh untuk dikejar, akan membawa negarawan yang menemui kesulitan sulit untuk memenuhinya tanpa cukup campur tangan yang memadai dengan kebebasan individu." Tak ada satupun rumusan yang dapat memberitahu kita di mana harus berhenti. Kita harus mengandalkan penilaian keliru kita, setelah mencapai penilaian, dan pada kemampuan kita untuk meyakinkan sesama bahwa itu adalah penilaian yang benar, atau pada kemampuan mereka meyakinkan kita untuk merubah pandangan kita. Kita harus meletakan keyakinan kita, di sini atau di manapun, ke dalam sebuah konsensus yang dicapai oleh manusia-manusia yang tidak sempurna dan terbiaskan melalui diskusi bebas dan uji-coba.

KESIMPULAN

Pemerintahan yang menegakkan hukum dan ketertiban, menetapkan hak-hak kepemilikan, berperan sebagai sarana dimana kita bisa memodifikasi hak-hak kepemilikan dan aturan-aturan lain dari permainan ekonomi, menimbang dan memutuskan perselisihan tentang interpretasi aturan, menjalankan kontrak, mendorong persaingan, menetapkan kerangka kerja moneter, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan untuk menghadapi permasalahan monopoli teknis dan mengatasi dampak lingkungan secara luas dipandang sebagai cukup penting untuk membenarkan intervensi pemerintah, dan pemerintah yang mendorong peningkatan kegiatan amal pribadi dan keluarga dalam melindungi mereka yang belum bertanggungjawab,  baik itu orang gila maupun anak-anak, maka pemerintahan seperti ini benar-benar telah memiliki fungsi-fungsi utama yang dijalankan.  Penganut liberal yang konsisten bukanlah seorang anarkis.  

Namun juga benar bahwa pemerintahan seperti itu jelas terbatas fungsinya dan akan menahan diri dari sejumlah kegiatan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah federal dan negara bagian di Amerika Serikat, dan rekan-rekan mereka di negara-negara Barat lainnya. Bab selanjutnya akan membahas secara rinci beberapa kegiatan ini, dan sebagian kecil telah dibahas di atas, tetapi akan sangat membantu untuk memberikan kita kemampuan untuk memilah-milah tentang peran yang liberal akan menugaskan pemerintah dengan hanya memberikan daftar beberapa kegiatan yang sedang dilakukan oleh pemerintah di AS, yang tidak bisa, sejauh yang bisa saya lihat, secara sah dapat dibenarkan dalam hal prinsip-prinsip yang diuraikan di atas:

1. Program dukungan harga paritas untuk pertanian.
2. Tarif pada impor atau pembatasan ekspor, seperti kuota impor minyak, kuota gula kuota, dll.
3. Pengawasan output pemerintahan, seperti melalui program perkebunan, atau melalui prorationing minyak seperti yang dilakukan oleh Texas Railroad Commission.
4. Pengaturan sewa, seperti yang masih dipraktekkan di New York, atau pengaturan upah dan harga seperti yang dikenakan selama dan setelah Perang Dunia II.
5. Upah minimum sah, atau harga maksimum sah, seperti maksimum nol pada tingkat suku bunga yang dapat dibayar pada permintaan deposito oleh bank-bank komersial, atau tingkat maksimum tetap secara sah yang dapat dibayar pada tabungan dan deposito.
6. Regulasi industri yang terperinci, seperti regulasi transportasi oleh Interstate Commerce Commission rinci. Regulasi ini memberikan justifikasi pada landasan monopoly teknis ketika awalnya diperkenalkan pada kereta api, sekarang telah dihapuskan untuk seluruh sarana transportasi. Contoh lain adalah regulasi perbankan yang terperinci.
7. Sebuah contoh yang serupa, tapi patut untuk disinggung secara khusus karena kegiatan penyensoran secara implisit dan pelanggaran terhadap kebebasan berbicara, yakni pengawasan  radio dan televisi oleh Federal Communication Commission.
8. Program Jaminan sosial yang saat ini berlaku, terutama program untuk lansia dan pensiunan yang mendorong masyarakat untuk (a) mengeluarkan sebagian tertentu dari pendapatan mereka pada pembelian tunjangan pensiun, (b) membeli tunjangan dari perusahaan yang dibuka untuk umum.
9. Ketentuan lisensi di berbagai kota dan negara yang membatasi perusahaan tertentu atau pekerjaan atau profesi untuk orang-orang yang memiliki lisensi, yang mana lisensi ini lebih dari sekedar tanda terima pajak yang mana siapa saja yang ingin memasuki kegiatan ini dapat membayar.
10. Istilah "perumahan umum" dan sejumlah program subsidi lainnya diarahkan pada pembinaan konstruksi perumahan seperti F.H.A. dan V.A jaminan hipotek, dan sejenisnya.
11. Wajib militer bagi laki-laki dalam masa damai. Pengaturan pasar bebas yang tepat adalah pasukan militer sukarela; yang berati mempekerjakan orang untuk bertugas. Tidak ada pembenaran untuk tidak membayar dengan harga apapun yang diperlukan untuk menarik sejumlah laki-laki yang dibutuhkan. Pengaturan yang berlaku saat ini sungguh tidak adil dan sewenang-wenang, sehingga benar-benar mengganggu kebebasan pemuda untuk membentuk kehidupan mereka, dan mungkin bahkan lebih mahal ketimbang pasar alternatif. (Pelatihan militer secara universal untuk menyediakan cadangan untuk waktu perang adalah masalah yang berbeda dan dapat dibenarkan berdasarkan pandangan liberal.)
12. Taman Nasional, seperti disebutkan di atas.
13. Undang-undang tentang larangan membawa surat untuk mendapatkan keuntungan.
14. Jalan tol yang dimiliki dan dioperasikan untuk umum, seperti disebutkan di atas.